Keterbukaan informasi publik adalah prinsip yang memungkinkan masyarakat untuk mengakses informasi yang dikelola oleh badan publik. Hal ini penting dalam negara demokratis karena mendorong transparansi, akuntabilitas, dan partisipasi masyarakat dalam pemerintahan. Keterbukaan informasi publik juga berperan dalam mencegah korupsi dan penyalahgunaan wewenang.

Pentingnya Keterbukaan Informasi Publik:

• Transparansi : Masyarakat berhak mengetahui bagaimana badan publik bekerja, termasuk dalam pengambilan kebijakan dan pengelolaan anggaran.
• Akuntabilitas : Keterbukaan informasi memungkinkan masyarakat untuk meminta pertanggungjawaban badan publik atas tindakan mereka.
• Partisipasi : Informasi yang mudah diakses memungkinkan masyarakat untuk terlibat lebih aktif dalam proses pengambilan keputusan yang memengaruhi kehidupan mereka.
• Pencegahan Korupsi : Dengan informasi yang tersedia, masyarakat dapat mengawasi potensi penyalahgunaan wewenang dan korupsi.

Hak atas Informasi:

Setiap warga negara memiliki hak untuk mengakses informasi publik. Hak ini dijamin dalam Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (UU KIP). Badan publik memiliki kewajiban untuk menyediakan informasi yang diminta oleh masyarakat, kecuali informasi yang dikecualikan.

Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID):

PPID bertanggung jawab untuk mengelola dan melayani permintaan informasi publik dari masyarakat. Mereka bertugas untuk menyediakan informasi yang diminta, serta memastikan informasi tersebut akurat dan mudah diakses.

Manfaat Keterbukaan Informasi:

Meningkatkan kepercayaan publik terhadap pemerintah dan badan publik, Mendorong partisipasi masyarakat dalam pembangunan, Meningkatkan kualitas pelayanan publik, Mencegah penyalahgunaan wewenang dan korupsi.